Bank Indonesia Yakini Denpasar Bisa Lari Cepat Dengan Manfaatkan QRIS

Denpasar, – Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Trisno Nugroho meyakini masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar bisa berlari dengan cepat dalam memanfaatkan atau menggunakan “Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)” untuk berbagai hal yang terkait dengan transaksi keuangan di daerah itu.

“Karena Denpasar ini menerapkan ‘smart city’, jadi saya rasa bisa berlari cepat dalam penggunaan QRIS. Wali Kota juga orang yang sangat ‘technology minded’, yang sangat cepat menjelaskan QRIS ini,” kata Trisno dalam acara talkshow “QRIS dan Lembaga Keuangan Mikro” di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Kamis.

Dengan semakin luasnya penggunakan QRIS di Ibu Kota Provinsi Bali, ujar dia, juga sangat pas untuk melengkapi konsep “smart economy” sebagai salah satu penjabaran konsep “smart city” di Kota Denpasar.

Pihaknya mencatat, hingga saat ini sudah lebih 66 ribu UMKM dan merchant yang memanfaatkan QRIS ini. “Ini artinya masyarakat di Kota Denpasar antusias menggunakan QRIS karena memang mudah dan banyak memberikan keuntungan,” ucapnya pada acara yang juga dirangkaikan dengan HUT ke-232 Kota Denpasar itu.

Bahkan dalam waktu dekat, sekitar 150 koperasi dan 1.300 LPD di Bali juga akan menggunakan QRIS. Termasuk Pemerintah Kota Denpasar akan memanfaatkan QRIS untuk pembayaran berbagai perizinan oleh masyarakat.

“BI Bali selama ini juga telah menjadi contoh atau model bagaimana mengkampanyekan QRIS kepada masyarakat dan kami harapkan terus bisa bertambah. Bali sering menjadi contoh dalam rapat-rapat di kantor pusat.,” ujarnya sembari mengatakan Bali saat ini berada pada peringkat ketujuh secara nasional (di luar Pulau Jawa) dengan penggunaan QRIS yang terbanyak.

Sementara itu, Filianingsih Hendarta selaku Asisten Gubernur Bank Indonesia, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran mengatakan Bank Indonesia telah meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019 yang merupakan standar pembayaran berbasis QR Code yang akan menjadi rujukan berbagai penyelenggara pembayaran, dengan menggunakan “handphone” oleh bank atau bukan bank.

QRIS menjadi satu-satunya QR code untuk seluruh pembayaran di Indonesia. QRIS secara nasional resmi diimplementasikan per 1 Januari 2020, sehingga pelaku UKM sudah dapat menerima model pembayaran secara nontunai dan berbagai jenis manfaatnya,” katanya.

Selain itu, di lokasi pelaku usaha UMKM tersebut, tidak perlu ada parade berbagai macam QR code namun cukup 1 QR code. Dengan satu QR Code, bisa menerima pembayaran dari aplikasi penyelenggara manapun, baik dari bank atau non-bank, bahkan akan dapat menerima pembayaran dari turis mancanegara.

“Salah satu keunggulan QRIS adalah antar-aplikasi pemain, baik bank ataupun non-bank sudah saling terhubung dengan mudah, termasuk bank-bank di daerah. Dengan QRIS, kita dapat mendorong kemajuan sektor UMKM termasuk koperasi, yang tentunya mempercepat akses keuangan bagi pelaku usaha dimanapun dan siapapun dia, sehingga membantu peningkatan aktivitas inklusi ekonomi, dimana pelaku usaha tersebut berada,” ujar Filianingsih.

Menggunakan QRIS, lanjut dia, sekaligus sebagai salah satu metode menerima pembayaran mendatangkan banyak manfaat bagi berbagai pihak, selain pedagang tentunya juga bagi pemerintah daerah.

Keuntungan bagi UMKM yakni diantaranya pembayaran menggunakan QRIS juga mengikuti tren pembayaran non tunai digital artinya tersedia alternatif metode pembayaran bagi customer sehingga memperluas pangsa pembeli khususnya generasi muda yang tentunya berpotensi meningkatkan omset penjualan.

Kemudian, terpisahnya uang untuk pribadi dan usaha secara otomatis dan juga mengurangi kesulitan untuk menyediakan uang kecil untuk kembalian. Selain itu, menghilangkan potensi kerugian akibat penerimaan pembayaran menggunakan uang palsu.

“Hasil penjualan tercatat otomatis dan uangnya langsung tersimpan di bank serta dapat dimonitor setiap saat melalui aplikasi,” katanya.

Dalam acara “talkshow” tersebut juga menghadirkan Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra sebagai pembicara. Pemerintah Kota Denpasar, lanjut dia, sangat mendukung penggunaan QRIS.

“Dengan adanya QRIS tentunya akan sangat membantu. Namun, hal ini harus dibarengi pula dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk bertransformasi dalam bertransaksi digital,” ucapnya.

Penggunaan QRIS, ujar Rai Mantra, juga sejalan dengan Peraturan Wali Kota Denpasar No 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Perencanaan Smart City dan Instruksi Wali Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non-Tunai.

Selain menyasar UMKM, transaksi menggunakan QRIS juga telah digunakan di pasar tradisional Phula Kerti, Denpasar.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan QRIS juga menjadi salah satu media pengintegrasi dari Sabang-Merauke.

“Negara-negara lain bahkan sudah ada yang mau belajar QRIS ini. Singapura juga menerima. Jadi banggalah sebagai bangsa Indonesia. Jangan kita hanya menerima sistem pembayaran dari luar negeri,” ucap Rai Wirajaya.

Pihaknya mengacungi terobosan yang sudah diambil Bank Indonesia terkait QRIS ini, sehingga semakin memudahkan dalam melakukan transaksi keuangan karena cukup dengan membawa satu “smartphone”, namun sudah terintegrasi secara keseluruhan. (Ant)