Gubernur Bali Usulkan 10 Program Infrastruktur Prioritas Untuk 2023

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengusulkan 10 program infrastruktur prioritas dan strategis di tahun 2023 yang diharapkan mendapat dukungan dana dari APBN.

“Pembangunan di Bali selain bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, juga diharapkan mendapat dukungan dari APBN,” kata Koster saat membuka Musrenbang Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023 di Denpasar, Rabu.

Dia mengemukakan, beberapa usulan pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis untuk 2023 yang bersumber dari APBN di antaranya lanjutan Pembangunan Jalan Shortcut Singaraja – Mengwitani Titik 11 dan 12, dengan anggaran Rp190 miliar.

Kemudian pembangunan Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng (anggaran Rp240 miliar) dan pembangunan Kawasan Batur Global Geopark di Kabupaten Bangli (Rp350 miliar), pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani di Kabupaten Bangli (anggaran Rp75 miliar).

Selanjutnya pembangunan fasilitas seni Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung (Rp250 miliar), pembangunan Jembatan Nusa Lembongan – Nusa Ceningan, Nusa Penida di Kabupaten Klungkung (Rp57 miliar).

Di samping itu, Pembangunan Embung Unda sebagai Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (Rp236 miliar), Penataan Kawasan Pesisir Nusa Penida di Kabupaten Klungkung (Rp 80 miliar).

Berikutnya, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa sebagai Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (Rp336 miliar) dan pembangunan Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem (anggaran Rp148 miliar).

Dalam sambutannya, Koster menyatakan sangat mengapresiasi karena telah memasuki tahun keempat penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Secara umum pelaksanaan program-program prioritas di Pemerintah Provinsi Bali bisa berjalan dengan lancar, meskipun pandemi COVID-19. “Pembangunan daerah Bali dapat kita laksanakan dalam koridor yang direncanakan,” ujarnya.

Begitu pula pandemi COVID-19 di Bali dapat ditangani dengan baik berkat kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan berbagai pihak.

“Ke depan Bali tidak boleh lagi hanya bergantung pada sektor pariwisata, namun harus bergerak maju mentransformasi struktur dan fundamental ekonomi Bali, sehingga kuat dalam menghadapi goncangan ekonomi dalam skala regional, nasional dan global,” kata Koster. Musrenbang tersebut juga diikuti secara daring oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, anggota DPR dan DPD Dapil Bali, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Instansi Vertikal Provinsi Bali, Bupati/Walikota Se-Bali, FORKOPIMDA Provinsi Bali dan OPD Pemprov Bali.

Selanjutnya perguruan tinggi Se-Bali, BUMN/BUMD di Provinsi Bali, Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali dan sebagainya. (Ant)